Informasi Keuangan

<ol> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0cm 36pt; margin-right:0cm">Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0cm 36pt; margin-right:0cm">Persediaan (UP) adalah uang muka dalam bentuk kas kecil yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran pada Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0cm 36pt; margin-right:0cm"> Ganti Uang yang selanjutnya disingkat GU adalah tambahan uang sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan. 33. Tambahan Uang yang selanjutnya disingkat TU adalah tambahan uang untuk mencukupi persediaan uang.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0cm 36pt; margin-right:0cm">Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0cm 36pt; margin-right:0cm">Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP, adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh PPK dan disampaikan kepada PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada PP-SPM berkenaan.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0cm 36pt; margin-right:0cm">Surat Perintah Membayar SPM merupakan dokumen yang diterbitkan/digunakan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0cm 36pt; margin-right:0cm">DPA yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran, merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0cm 36pt; margin-right:0cm">Keuangan Daerah, merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Sehingga dari defenisi Keuangan Daerah dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, Keuangan Daerah tidak hanya uang dalam arti sebenarnya (cash – tunai). Namun juga mencakup hak seperti piutang, kewajiban seperti utang hingga pada aset, dan segala hak milik pemerintah daerah.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. SKPD merupakan unsur pelaksana kegiatan dan merupakan suatu entitas pelaporan dalam akuntansi pemerintahan. Dewasa ini, Pengguna Barang SKPD akan dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), Bendahara Pengeluaran/Penerimaan, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran/Penerimaan. Juga akan dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pengadaan Barang Jasa (PPBJ) serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dalam aspek pengadaan barang jasa di SKPD.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. Umumnya fungsi ini dijalankan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam prosesnya, setelah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, APBD Kabupaten/Kota akan dievaluasi terlebih dahulu oleh Pemerintah Provinsi dan APBD Provinsi akan dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, merupakan prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemeritnah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antarperiode maupun antarentitas.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA),adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Pada dasarnya DPA adalah Rencana Keuangan, sehingga meskipun sudah tercantum dalam DPA, suatu kegiatan / belanja belum tentu dapat dilaksanakan (dicairkan), terutama bila cara pelaksanaan kegiatannya belum tepat. Dalam bahasa sederhana, dapat dipahami sebagai berikut: “Setiap pelaksanaan kegiatan/belanja harus ada di dalam DPA, namun kegiatan/belanja yang ada di dalam DPA belum tentu harus dilaksanakan”.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">SiLPA, Sisa Lebih Penggunaan Anggaran, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan kewajiban Pemda untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemda selamat satu periode pelaporan.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Laporan Realisasi Anggaran, merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dalam satu periode pelaporan. LRA sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang Pendapatan-LRA; Belanja; Transfer; Surplus/Defisit-LRA; Pembiayaan; dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Laporan Operasional, secara sederhana dapat dipahami sebagai core utama dalam laporan keuangan basis akrual yang menunjukkan adanya hak dan kewajiban Pemerintah Daerah meski Kas (Uang) belum secara nyata keluar atau masuk dari dan ke kas daerah. Laporan Operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO; Beban; Surplus/Defisit-LO dan Pos Luar Biasa.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Laporan Arus Kas, menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan kas keluar diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Laporan Perubahan SAL, menyajikan laporan secara komparatif terhadap pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal; Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan; Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya; Lain-Lain; dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Komparasi dimaksud adalah perbandingan antara nilai tahun anggaran berkenaan dan tahun anggaran sebelumnya.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Neraca, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam Neraca disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Kas dan Setara Kas; Investasi Jangka Pendek; Piutang Pajak dan Bukan Pajak; Persediaan; Invenstasi Jangka Panjang; Aset Tetap; Kewajiban Jangka Pendek; Kewajiban Jangka Panjang; dan Ekuitas.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK), dapat dipahami sebagai penjelas atas laporan keuangan agar dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Hal ini disebabkan karena Laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya.</li> <li style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 10pt 36pt; margin-right:0cm">Ekuitas, adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.</li> </ol>